Serikat Buruh (Pekerja) Harus Berhenti Memperbudak Buruh

Serikat Buruh (Pekerja) Harus Berhenti Memperbudak Buruh

(Oleh: Mas Picis Rojobrono)

Siapapun tahu begitu besar iuran Buruh bagi pergerakan perjuangan nasib buruh atau pekerja. Dalam sebulan saja dana yang terkumpul bisa berkisar ratusan juta rupiah, dan dalam tahunan bisa terkumpul milyaran rupiah.

Lalu apakah pemanfaatan dana iuran tadi sudah maksimal. Mari kita revisi lagi penggunaan dana iuran pergerakan Buruh (pekerja).

Gerakan Buruh menjadi salah satu tiang pokok gerakan reformasi di dunia khususnya di Indonesia. Siapapun tahu bagaimana nasib Marsinah yang mati mengenaskan karena menyuarakan nasib kaum Buruh yang selama ini terpinggirkan. Terpinggirkan oleh kepentingan kapitalist yang tidak manusiawi dan kepentingan politik yang terkooptasi kepentingan bisnis.

Pada kenyataannya Serikat Buruh (Pekerja) dalam pergerakannya belum mampu tampil maksimal dalam memanfaatkan Buruh, sebagai pelaku perubahan itu sendiri. Mereka yang mengatasnamakan Pejuang Buruh justru karam atau tenggelam pada mahsyuknya hidup dari Dana Iuran Pergerakan Buruh (Pekerja) sebagai anggota Organisasi Buruh, baik yang independen maupun yang sudah legal terstruktur berdasarkan Undang-Undang.

Gerakan Buruh secara Parlemen pun memiliki strategi perjuangan yang lemah. Partai Buruh gagal dalam meraih konstituen yang berbasis buruh atau pekerja. Gagal dalam meraih tempat di parlemen dan dalam efektifitas bargaining politik memperjuangkan nasib buruh.

Ada sebagian Organisasi Buruh yang sudah mulai rapi dan professional, namun pemanfaatan Dana Iuran Buruh baru sebatas pada jaminan akomodasi dan transportasi Aksi-Aksi Buruh pada Hari Buruh. Dan banyak juga organisasi buruh yang belum professional, dimana solidaritas pada aksi buruh diterapkan dengan paksaan dan ancaman atau pengucilan bagi buruh yang tidak ingin melakukan aksi.

Proses edukasi dan pencerahan pun tidak berjalan, banyak serikat buruh (pekerja) sudah mampu menjamin keberadaannya di setiap perusahaan, namun hanya formalitas belaka. Barisan pengurus mendapat gaji dari dana iuran buruh di satu sisi, di sisi lain dapat “dana” dari perusahaan dan di beberapa kesempatan dapat dana dari politikus baik oposisi maupun yang sedang berkuasa.

Organisasi Buruh (Pekerja) yang bersifat mencerahkan dan memiliki visi atau misi yang terang atau baik, harusnya mampu menghidupi pergerakannya sendiri. Tidak selamanya atau selalu tergantung dari dana buruh. Ada suatu masa bagi anggota buruh atau pekerja yang aktif mengumpulkan iuran mendapatkan reward atau manfaat dari dana iuran yang selama ini mereka kumpulkan.

Perumpamaan, ada beberapa organisasi serikat buruh (pekerja) yang memiliki anggota 25.000 orang dengan iuran per bulan Rp.10.000,- dalam setiap bulan saja bisa mengumpulkan dana iuran sebesar Rp.250.000.000, bila setahun sudah mampu mengumpulkan dana iuran buruh sekitar 3 Milyar rupiah. Lalu dikalikan berapa tahun organisasi serikat buruh (pekerja) tadi berdiri, berapa jumlah yang mampu dikumpulkan?

Dengan dana sebesar itu larut penggunaannya sebagian besar kepada akomodasi dan transportasi aksi buruh yang biasanya sudah jadi upacara regular tahunan. Yakni, setahun sekali. Dan aksi ini tidak efektif atau belum mampu memberikan hasil yang maksimal.

Semestinya serikat buruh (pekerja) lepas dari menerapkan strategi perjuangan atau politrik yang salah. Organisasi buruh (pekerja) justru harus bersifat oportunis dalam artian positif. Yakni memanfaatkan segala lini Faksi atau Partai Politik. Dengan artian siapapun partai yang berkuasa dan dimanapun disitu ada wakil suara Buruh (Pekerja). Misalnya dari seluruh partai yang berhasil meraup suara di Pemilu entah yang berkuasa dan yang oposisi (misalnya 10 atau 20 partai), ada wakil buruh (pekerja) di kesemua partai tersebut. Maka dengan itu siapapun atau koalisi manapun yang berkuasa di Eksekutif maupun Legislatif, sejumlah itu pula wakil buruh (pekerja) ada.

Dengan keterwakilan di setiap partai atau koalisi mayoritas. Masing-masing wakil buruh (pekerja) tadi bisa menghimpun diri bersama menguasai Komisi Tertentu atau Kementerian tertentu yang berwenang menerapkan perundang-undangan buruh (pekerja) baik di segi penyusunannya (eksekutif) maupun di segi pengesahannya (legislative).

Organisasi buruh (pekerja) yang memiliki visi dan misi Merubah Nasib Buruh (Pekerja) juga harus mampu mengentaskan nasib anggotanya agar tidak melulu Menjadi Buruh (Pekerja). Banyak organisasi buruh yang belum memikirkan ke arah itu. Paling efektif sekali Dana Iuran Buruh lari ke pengaplikasian Simpan Pinjam untuk Kepentingan atau Kebutuhan Konsumtif, seperti membeli motor, menikah dan kebutuhan mendesak buruh yang pada kenyataannya kurang efektif dalam merubah nasib buruh secara benar-benar. Tentunya kita tidak ingin Buruh (Pekerja) menjadi buruh atau pekerja selamanya, dimana tidak ada jaminan Pensiun di Hari Tua.

Bagaimana memanfaatkan dana iuran buruh (pekerja) secara maksimal? Banyak sekali yang belum berfikir bahwa dana iuran yang besar tadi bisa dimanfaatkan dalam bentuk pendirian Sarekat Dagang Buruh (Pekerja) atau pendirian Koperasi Buruh yang bersifat Profesional dan Profit Oriented (berorientasi demi keuntungan).

Jika mampu dikelola secara professional, entah itu berupa sarekat dagang atau koperasi tadi yang awal mulanya sudah mampu memberikan keuntungan secara postif. Selain pembagian sisa hasil usaha, maka Laba Usaha itu bisa digunakan untuk Membeli Saham Perusahaan-Perusahaan dimana para buruh itu bekerja. Misalnya saham perusahaan industry ban, sparepart otomotif, pabrik sepatu, perusahaan air minum, perusahaan snack, perusahaan baja, pabrik kertas dan sebagainya.

Yang lambat laun, pembelian saham-saham di beberapa perusahaan yang strategis untung, dapat merubah aturan main di perusahaan-perusahaan yang menghisap buruh (pekerja) tadi menjadi lebih baik. Bisa mempengaruhi perubahan kebijakan di Rapat Para Pemegang Saham, juga peraturan perusahaan yang mengakomodir kepentingan buruh.

Misalnya saja bukan tidak mungkin suatu perusahaan atau pabrik bisa memiliki Tempat Penitipan Anak bagi para buruh yang bekerja yang memiliki anak, Sehingga misalnya saja ada pasangan suami-istri keduanya buruh, yang tidak mampu membayar Asisten Rumah Tangga untuk menjaga anak, bisa dibantu dengan kebijakan yang peka terhadap aspek kehidupan buruh yang menyentuh langsung.

Bisa jadi suatu saat, Pembelian Saham melalui Dana Iuran Buruh mampu menjadikan para buruh menjadi Pemilik Modal atau Penguasa Perusahaan atau Bahasa gaulnya sebagai Pemilik Alat Produksi. Dari Buruh, Oleh Buruh dan Untuk Buruh (Pekerja).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s